Download

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

2. Bagian Hukum, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

3. Bagian Pengadaan Barang atau Jasa, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:

1. Bagian Umum, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

2. Bagian Organisasi, membawahkan :

a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

b) Kelompok Jabatan Pelaksana.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :

a) Sub Bagian Protokol;

b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan

c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 6

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 7

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 8

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

e. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;

f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.